IPHI 1987 JABAR

Dewan Pers Usulkan 10 Poin Terkait Karya Jurnalistik Masuk RUU Hak Cipta

Dalam rangka penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta, Dewan Pers secara resmi menyampaikan Usulan Pandangan dan Pendapat untuk lebih memberikan perlindungan pada karya jurnalistik dan memperkuat kebebasan pers. Dewan Pers menilai penting adanya jaminan hukum bagi karya jurnalistik sebagai ciptaan yang memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik serta ekosistem media di […]

Dewan Pers Usulkan 10 Poin di Terkait Karya Jurnalistik Masuk RUU Hak Cipta

Dalam rangka penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta, Dewan Pers secara resmi menyampaikan Usulan Pandangan dan Pendapat untuk lebih memberikan perlindungan pada karya jurnalistik dan memperkuat kebebasan pers. Dewan Pers menilai penting adanya jaminan hukum bagi karya jurnalistik sebagai ciptaan yang memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik serta ekosistem media di […]

FH Unair dan Alumni Siap Rebut Reputasi Internasional

Peran alumni menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) sebagai salah satu institusi pendidikan hukum terkemuka di Indonesia. Demikian sekelumit intisari dalam kegiatan Silaturahmi Alumni FH Unair Jabodetabek di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Ajang silaturahmi tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperluas jaringan profesional dan dukungan terhadap pengembangan akademik fakultas. Acara bertajuk  […]

STIH Adhyaksa Resmikan Pusat Kajian Hukum, Kebudayaan, dan Investasi Indonesia-Tiongkok

Tiongkok menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar di Indonesia, seiring dengan semakin eratnya hubungan bilateral serta kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Sehubungan dengan itu, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa meresmikan Pusat Kajian Hukum, Kebudayaan, dan Investasi Indonesia-Tiongkok, sebuah lembaga yang berfokus pada penelitian dan pengembangan kajian di bidang hukum, kebudayaan, serta […]

Sudah Ketinggalan Zaman, KUHPerdata Warisan Kolonial Perlu Direkonstruksi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia dinilai sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lain, bahkan menjadi salah satu penyebab kekalahan Indonesia dalam sengketa bisnis di pengadilan internasional. Kondisi ini mendesak adanya rekonstruksi (penataan ulang) hukum perdata nasional. Kritik tajam tersebut mengemuka dalam acara Bedah Buku “Rekonstruksi Hukum Perdata: Kajian Kodifikasi di Belanda, Belgia, dan Tantangan […]

Lelang Elektronik Jadi Instrumen Aman dan Transparan dalam Penjualan Aset

Mekanisme lelang elektronik kini semakin dipercaya sebagai instrumen penjualan aset yang aman dan transparan. Pasalnya tak hanya mempercepat proses penjualan aset, tetapi juga memperkuat kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Managing Director Sandiva Legal Network, Allova Herling Mengko menilai transformasi sistem lelang elektronik di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuat investor merasa […]

Dedi Mulyadi mengajak berbagai lapisan masyarakat Jabar untuk bersinergi melalui Poe Ibu – LBH CADHAS

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu. Melalui surat edaran tersebut, Dedi mengajak aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan masyarakat umum untuk menyisihkan sumbangan sukarela sebesar Rp1.000 per hari. Gerakan ini dicanangkan sebagai wujud penguatan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial dalam membantu […]

Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Operasi Tambang di Tiga Wilayah Kabupaten Bogor

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bogor. Melalui Surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025, diberlakukan penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan di tiga kecamatan. Yakni Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg mulai 26 September 2025. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap […]

Eksekusi Putusan Perdata yang Bermasalah dengan Kewenangan Pejabat TUN – LBH CADHAS

“Pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia mempunyai kendala mendasar yang dikelompokkan dalam tiga permasalahan utama,” pungkas laporan penelitian Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang diterbitkan lebih dari lima tahun lalu bertajuk Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia. Tiga permasalahan utama tersebut adalah (a) kurangnya dukungan legislatif dan eksekutif dalam menjamin dan menjamin […]

Tokoh Besar Hukum Pasar Modal dan HKI, Prof A. Zen Umar Purba Berpulang

Dunia hukum Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Prof Achmad Zen Umar Purba, adalah tokoh yang dikenal luas sebagai pelopor pengembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, telah berpulang pada Kamis (9/10/2025) kemarin. Selama hidupnya, Prof Achmad Zen Umar Purba bukan hanya seorang akademisi dan praktisi hukum terkemuka, tetapi juga sosok pembimbing yang dengan […]

//
Tim Dukungan IPHI 1987 JABAR siap menjawab pertanyaan anda
👋 Hallo, Silahkan beri tahu apa yang dapat kami bantu?