Kekacauan pagar laut dan penerbitan sertifikat hak atas air laut kemungkinan akan mengarah ke jalur kriminal. Badan Investigasi Kriminal Markas Kepolisian Nasional telah menuruni gunung, jatuh langsung ke desa Kohod melakukan inspeksi dan menyita sejumlah dokumen. Polisi telah meningkatkan status pemeriksaan ke tahap investigasi setelah menemukan setidaknya dua bukti awal yang cukup tentang dugaan kejahatan pemalsuan surat.
Direktur Kantor Polisi Investigasi Kriminal Jenderal Pidana, Brigadir Jenderal Polisi Djandani Rajarjo Putro menjelaskan, para penyelidik telah memeriksa lusinan saksi dan telah melakukan pencarian. Bukti awal terjadinya pemalsuan Warkah untuk mendapatkan hak serifikat untuk penggunaan bangunan (SHGB) dan sertifikat hak kepemilikan (SHM) telah diperoleh oleh penyelidik. Berbekal dokumen palsu bahwa Kantor Pertahanan Badan Tanah Nasional/Kabupaten Tangerang mengeluarkan sertifikat.
Para pelaku dapat dibebankan berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, dan terbuka untuk kemungkinan menggunakan Undang -Undang Pemberantasan Korupsi atau Nomor Hukum 8 tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Sampai tulisan ini, polisi telah menamai empat tersangka, termasuk kepala desa dan sekretaris desa Kohod.
Kasus-kasus serupa divisi dan sertifikat (dalam dokumen hukum menggunakan kata sertifikat) hak atas tanah di atas laut-tidak hanya terjadi di Kabupaten Tangerang, tetapi juga di beberapa wilayah lain. Itu harus dicurigai, penerbitan SGB dan SHM melibatkan banyak pihak, dan publikasi dilakukan melalui cara -cara yang tidak sesuai dengan hukum yang tepat. Itulah sebabnya, Menteri Urusan Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Kepala Badan Tanah Nasional Nusron Wahid bertekad untuk membatalkan sertifikat hak yang diterbitkan di wilayah Sea Pagar di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.
