Bidang kemaritiman dan pengangkutan laut mungkin belum populer di kalangan mahasiswa hukum. Namun, bagi mereka yang berani melangkah keluar dari arus utama, bidang ini menawarkan prospek karier yang solid dan keterlibatan dalam isu-isu strategis berskala global.
Tim Publikasi Hukumonline
Sektor kemaritiman dan pengangkutan laut di Indonesia, kerap kali dianggap sebagai ranah yang belum banyak dijamah. Padahal, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dan punya peran penting dalam perdagangan internasional, sektor ini telah lama menjadi tulang punggung logistik, perdagangan, serta konektivitas nasional.
Ironisnya, bidang hukum pengangkatan laut masih menjadi niche practice area di kalangan konsultan hukum. Prospek karier pun sebenarnya masih terbuka luas, karena kebutuhan akan keahlian ini terus meningkat, seiring kompleksitas transaksi dan kesadaran terhadap aspek hukum dalam shipping operation.
”Penting bagi konsultan hukum untuk memiliki spesialisasi atau keahlian khusus dalam industri tertentu. Pemahaman yang mendalam terkait hukum dan industri, memungkinkan ia dapat berdiskusi dengan klien tentang kebutuhan mereka secara lebih fokus dan efisien, sehingga advis yang diberikan dapat lebih efektif dan ’targeted’,” kata , Partner Marieta Mauren, Desi Rutvikasari yang memfokuskan praktiknya dalam bidang hukum pengangkutan laut serta penyelesaian sengketa komersial.
Lulusan hukum yang tertarik pada sektor ini, lanjut Desi, tidak hanya dapat berkarier sebagai advokat. Mereka dapat berkarier sebagai in-house counsel di perusahaan pelayaran, logistik, maupun industri lain yang memerlukan kegiatan pengangkutan laut sebagai penunjang bisnis, seperti manufaktur atau energi. Selain itu, peluang berkarier di sektor publik atau pemerintahan juga terbuka lebar.
Hukum maritim dan pengangkutan laut amat erat dengan aspek hukum publik: sisi keamanan laut, keselamatan berlayar, tata kelola kepelabuhan, hingga perlindungan lingkungan maritim. Itu sebabnya, mereka yang ingin mendalami bidang ini juga dapat masuk ke sejumlah kementerian terkait, non-governmental organisations (NGO), atau organisasi internasional seperti International Maritime Organisation (IMO).
”Belum lagi, keahlian hukum maritim dan pengangkutan laut juga diperlukan dalam bidang-bidang penunjang kegiatan pengangkutan laut itu sendiri, misalnya sektor kepelabuhanan atau asuransi kerugian laut. Sebagai contoh, ada profesi-profesi penunjang kegiatan pengangkutan laut yang memerlukan keahlian bidang hukum pengangkutan laut, misalnya penilai kerugian (loss adjuster) dalam asuransi kerugian laut dan claim handler dalam P&I Club,” Desi menjelaskan.
Kombinasi Hardskills dan Softskills
Berkarier di bidang kemaritiman dan hukum pengangkutan laut, bisa jadi hal yang menantang, tetapi juga menguntungkan. Desi pun menguraikan sejumlah keahlian yang harus dimiliki seorang sarjana hukum yang ingin terjun ke dalam sektor ini.