Instruksi Danantara Tunda RUPS BUMN Non-Tbk, Tata Kelola dan Kewenangan Kementerian Disorot
Langkah BPI Danantara dalam menginstruksikan penundaan RUPS BUMN Non-Tbk menunjukkan pergeseran kewenangan yang cukup signifikan dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non-Tbk beserta anak perusahaannya untuk menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Instruksi ini […]
Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU Perkawinan
Di Indonesia, ketentuan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan. Berikut ulasan syarat sah perkawinan dan sejumlah syarat perkawinan lainnya. Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Adapun ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut […]
Konferensi Parlemen OKI Dimulai di DPR, Fokus Bahas Palestina dan Isu Global
Panggung penting bagi negara-negara anggota PUIC untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern. Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang digelar di DPR RI, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 mendatang. Rapat standing committee PUIC ke-19 ini membahas […]
Barisan perusahaan ‘paling strategis di perusahaan kepatuhan peraturan’ di IRCA 2025 – LBH CADHAS
Kepatuhan dengan undang -undang adalah faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan operasional suatu perusahaan. Untuk mendorong peran strategis tim hukum dalam memastikan kepatuhan ini, Hukumonline memprakarsai organisasi Penghargaan Kepatuhan Regulasi Indonesia (IRCA) 2025. Pada Jumat malam (9/5), Hotel JS Luwansa Jakarta adalah saksi untuk memegang IRCA 2024 untuk kedua kalinya, serta puncak malam penghargaan untuk tim […]
Setengah Hati Reformasi KUHAP
Tanpa terobosan yang mutakhir, Indonesia tidak akan mengalami pembaharuan hukum acara pidana. Dengan demikian, perlu dipastikan bahwa substansi dari R-KUHAP sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan perkembangan hukum pidana modern yang telah berlaku di berbagai negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya Komisi III terus melakukan pembahasan intens mengenai draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum […]
Peraturan mediasi dan peluang untuk mediator non-Hakim – LBH CADHAS
Peristiwa yang berlangsung di Surabaya, Sabtu 26 April 2025, tidak hanya momentum untuk pelantikan Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik, tetapi juga menjadi dialog untuk mediasi dan peraturan bermasalah di Indonesia. Pusat Resolusi Mediasi dan Konflik (PMRK), diwakili oleh Hesti Armiwulan, mengatakan bahwa tim PMRK telah menyiapkan RUU mediasi untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Profesor Universitas […]
Komnas HAM Siapkan Materi RUU Masyarakat Hukum Adat
Sejak 2014 Komnas HAM bersama koalisi masyarakat sipil memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat. Komnas HAM sudah menyiapkan materi untuk membahas RUU ini bersama pemerintah dan DPR. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025. RUU ini mendapat dukungan kalangan masyarakat sipil dan lembaga negara seperti Komnas HAM […]
