Menakar Dampak Tarif Trump bagi Konsumen
Pemerintah Indonesia bisa menerapkan regulasi non tarif, misalnya standar mutu, SNI, halal. Intinya kepentingan dalam negeri jangan sampai dikorbankan, tidak hanya konsumen, tetapi juga kepentingan petani, produk lokal, UKM-UMKM, termasuk entitas BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia boleh jadi tersenyum lega, khususnya Presiden Prabowo Soebianto, setelah berhasil “menjinakkan” kebijakan Uncle Trump, yang […]
Dinilai Lemahkan Penegakan Hukum, RUU KUHAP Ancam Ekonomi dan Kebebasan Akademik
Ketentuan yang multitafsir, serta absennya mekanisme yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, berpotensi mengganggu iklim bisnis dan menimbulkan kerugian bagi investor. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas DPR menuai pro dan kontra. Pasalnya RUU KUHAP dinilai sebagian kalangan tak hanya sarat kelemahan dari sisi hukum, tapi juga berisiko besar terhadap […]
Pemerintah Bangun Sistem Data Terintegrasi Korban Pelanggaran HAM
Langkah ini memungkinkan penegasan komitmen negara dalam menghadirkan pemulihan yang menyeluruh dan berpihak pada para penyintas. Ada tiga rekomendasi. Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, pemerintah menyepakati langkah penting menyinkronkan data korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Terdapat beberapa Kementerian yang diberikan instruksi […]
Dua Perusahaan Buka Loker Hukum Pimpin Divisi Legal Berpengalaman, Segera Daftar!
Kedua posisi ini menawarkan peran penting dalam membentuk arah strategis perusahaan melalui pendekatan hukum yang adaptif, progresif, dan berlandaskan tata kelola yang baik. Dua perusahaan besar dari sektor berbeda, PT Masmindo Dwi Area dan Lazada Indonesia sedang membuka peluang karier untuk posisi strategis di bidang hukum. Kedua perusahaan itu mencari pemimpin hukum senior yang mampu […]
Kontrak Pengadaan Barang Jasa Rawan Sengketa, Ini Deretan Masalah yang Sering Muncul
Sejumlah persoalan yang paling sering disengketakan dalam kontrak pengadaan BUMN, mulai dari keterlambatan pembayaran hingga pekerjaan tambahan tanpa kompensasi. Pengaturan pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Namun dalam praktiknya, kerap muncul […]
Solidaritas Untuk Palestina DPD IPHI 1987 Jabar Mengikuti Gelar Aksi Bela .
Bandung, Pada tanggal 20 Juli 2025, H. Tommy Hendra Kusumah, SH., selaku Ketua DPD IPHI 1987 JawaBarat, bersama dengan team, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kegiatan Aksi Bela Palestina Jillid 3. Acara tersebut dilaksanakan di depan kantor Mohammad Ali Nurdin, Ketua ( DPC Peradi Bandung ) menjadi sebuah momentum penting untuk mengekspresikan kepedulian […]
Kiprah Yang & Co dalam WTO Trade Remedies
Rekam jejak Yang & Co dalam mewakili klien pada penyelidikan WTO Trade Remedies menjadi bukti pentingnya sinergi antara keahlian hukum dan pemahaman industri. Tim Publikasi Hukumonline Law Office Yang & Co mendampingi eksportir dalam Penyelidikan yang dilakukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) atas tuduhan adanya tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) atas produk benang filamen artifisial yang […]
Integritas dan Kebijakan Antikorupsi Sebagai Katalisator Implementasi ESG
ESG tanpa integritas adalah bangunan yang rapuh. Sudah saatnya perusahaan di Indonesia memandang antikorupsi bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan sebagai inti dari strategi ESG dan Keberlanjutan Usaha. Untuk itu, perusahaan harus menempatkan nilai-nilai antikorupsi dalam budaya organisasi, proses pengambilan keputusan, serta sistem manajemen risiko dan pelaporan. Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip Environmental, Social, and Governance […]
Pemisahan Pemilu, dari Kajian LIPI 2015 hingga Putusan MK
DPR dan pemerintah penting segera berinisiatif merevisi UU Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu serentak nasional dan daerah penting segera ditindaklanjuti DPR dan pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang (UU). Meski demikian putusan MK 135/2024 menjadi diskursus para akademisi hukum tata negara maupun anggota dewan di parlemen menyoal jalan keluar […]
