Berdirinya LBH Jentera, Komitmen Pembelaan Hukum yang Berpihak
Mengembalikan semangat advokasi sebagai pembela rakyat, bukan sekadar profesi. Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera. Peluncuran ini menandai komitmen baru STH Indonesia Jentera mendorong pembaruan hukum dan memperkuat pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Di tengah situasi lembaga bantuan hukum dan isu HAM yang dinilai semakin suram, LBH […]
Ternyata Hasto Ajukan Uji Materi Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor ke MK
KPK menganggap justru Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor menjamin efektivitas proses penegakan hukum. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ternyata mengajukan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur tentang perintangan penanganan perkara korupsi […]
DJKI Tegaskan Putar Musik di Tempat Umum Wajib Bayar Royalti
DJKI memastikan skema pembayaran royalti ini tidak memberatkan seluruh pelaku usaha secara merata. Khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah memberikan opsi keringanan atau pembebasan tarif royalti berdasarkan luas ruang usaha, kapasitas pengunjung, serta tingkat pemanfaatan musik dalam kegiatan harian. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan setiap bentuk pemutaran […]
Pers sebagai pengawas kekuasaan, antara kebebasan dan tanggung jawab – LBH CADHAS
Pers tidak boleh dikenakan kekuasaan, kepentingan pemilik media, atau tren pasar yang tidak relevan dengan kebutuhan publik. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya (AJI), Andre Yuris menekankan bahwa pers di negara demokratis tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi lebih memiliki peran mendasar sebagai pengawas kekuasaan dan suara untuk orang -orang yang tidak didengar. Secara filosofis, pers adalah […]
Tantangan dan Kewajiban Hukum Baru Pelaku Usaha Pasca Terbitnya Permendag 16/2025
Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas perubahan kebijakan impor yang diatur dalam Permendag 16/2025, serta dampaknya terhadap aspek hukum dan kepatuhan perusahaan. Tim Publikasi Hukumonline Kebijakan impor merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut guna merespons dinamika global, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong […]
Fakta dan Bukti Mens Rea – LBH CADHAS
“Tidak ada masalah hukum pidana yang lebih penting atau terbukti lebih membingungkan selama berabad -abad daripada penentuan elemen mental yang tepat atau mens rea yang diperlukan untuk kejahatan”(Francis Bowes Sayre) “Mens Rea sangat mendasar bagi konsep tanggung jawab kriminal modern kita“. (Elizabeth Papp adalah). Dua kutipan di atas menunjukkan betapa pentingnya Mens buruk Dalam membuktikan […]
Karhutla Terus Berulang, Penegakan Hukum Jalan di Tempat?
Sebanyak 373 hotspot dengan level tinggi berada di konsesi HGU dan PBPH milik korporasi. Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda berbagai wilayah perkebunan. Pemerintah seolah tak berdaya menghadapi ‘musibah’ tahunan tersebut. Pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar terus dilakukan, hanya saja kebakaran hutan terus berulang. Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta […]
Belum Optimalnya Sistem Peradilan Pidana Melindungi Korban Perdagangan Orang
Catatan tahunan SBMI tahun 2024 sedikitnya 251 pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang. Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang diperingati setiap 30 Juli menjadi momentum penting untuk mengevaluasi upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Lantas instrumen apa saja yang perlu dievaluasi dalam rangka penguatan pemberantasan TPPO ke depannya? Ketua Umum Serikat […]
Aturan Impor Terbaru Tantang Pelaku Usaha Eropa Sesuaikan Strategi Bisnis
Dinilai membawa penyederhanaan prosedur, namun juga menimbulkan tantangan strategis bagi pelaku usaha Eropa dalam menavigasi bisnis. Pemerintah Indonesia resmi merombak kebijakan impor nasional melalui penerbitan sembilan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru pada 2025. Termasuk Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagai regulasi induk. Reformasi ini bertujuan menyederhanakan prosedur impor, merespons tantangan […]
