Sebanyak 373 hotspot dengan level tinggi berada di konsesi HGU dan PBPH milik korporasi.
Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda berbagai wilayah perkebunan. Pemerintah seolah tak berdaya menghadapi ‘musibah’ tahunan tersebut. Pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar terus dilakukan, hanya saja kebakaran hutan terus berulang.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mencatat sejak 1-28 Juli 2025 ada 20.788 titik api (hotspot) di Indonesia. Hasil overlay dengan data konsesi Hak Guna Usaha (HGU) sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ditemukan 373 hotspot dengan level tinggi berada di konsesi milik Korporasi.
“Sebanyak 231 perusahaan yang di dalam konsesi nya terpantau ada hotspot. Bahkan dari beberapa perusahaan yang terdapat hotspot di konsesinya adalah perusahaan yang juga terbakar pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Uli dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025).
Baca juga:
Karhutla terus berulang menunjukan pemerintah tidak tegas terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan. Uli mencatat sampai sekarang pemerintah tidak mengevaluasi 969 perusahaan sawit yang puluhan tahun beroperasi di wilayah gambut dan hutan seluas 5,6 juta hektar. Banyak perusahaan yang diputus bersalah pengadilan tapi tak kunjung di eksekusi, sekarang lahan konsesinya kembali terbakar.
“Impunitas dan ketertundukan negara yang menjadi akar persoalan karhutla, selama pemerintah tidak menjawabnya, selama itu juga karhutla akan terus terjadi,” ujar Uli.
Pantauan Walhi di Sumatera Selatan sepanjang Juni 2025 menemukan 85 hotspot di konsesi milik 16 perusahaan yang setiap tahun lahannya terbakar. Sebanyak 58 hotspot berada di konsesi HTI milk 11 perusahaan. Sumatera Barat per April-Juli 2025 ditemukan 1.225 hotspot di tersebar di beberapa wilayah seperti kabupaten Solok, 50 Kota, Pesisir Selatan, dan Agam.
