IPHI 1987 JABAR

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Peta Jalan Reformasi Polri, Bukan Lagi Janji Kosong

Desakan publik agar pemerintah segera mereformasi kepolisian kian menguat, seiring maraknya kasus represif dan ketidakprofesionalan Polri. Reformasi tidak boleh berhenti pada pembentukan tim atau komisi belaka, tetapi harus menyentuh akar persoalan struktural dan kultural di tubuh kepolisian. Manager Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitahsari menegaskan reformasi Polri harus dimaknai sebagai pembenahan menyeluruh. Mulai […]

Pantau Realisasi Investasi, Ini Fakta-fakta LPKM yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi instrumen penting bagi pemerintah maupun perusahaan untuk memantau realisasi investasi. Berbeda dengan Online Single Submission (OSS) yang berbasis pada rencana, LKPM justru mencatat data aktual atas investasi yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu. Konsultan Easybiz, Andrey, menjelaskan perbedaan mendasar antara OSS dan LKPM terletak pada sifat datanya. “Kalau OSS, […]

Memperkuat Komitmen Internasionalisasi Pendidikan, FH UII Dirilis Siswa Gelar Bersama untuk Universitas Dicle – LBH CADHAS

Melanjutkan komitmen internasionalisasi pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) merilis siswa Batch III Gelar III bersama Universitas Dicle, Türkiye. Program ini adalah implementasi kerja sama akademik yang ada antara Program Studi Hukum Program Masters Program (PSHPM) FH UII dan Magister Seni dalam Hukum Publik, Universitas Dicle. “Program Gelar Bersama Ini adalah salah satu […]

KPK Lakukan Kajian Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan komitmennya untuk menutup celah konflik kepentingan melalui kajian mendalam terkait rangkap jabatan di lembaga publik. Langkah ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD. Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, […]

3 Substansi Ini Penting Diperhatikan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, Bukan Sebagai Alat Kekuasaan

Badan Legislasi (Baleg) DPR masih menggodok Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Untuk mendapat masukan, Baleg DPR mengundang sejumlah ahli salah satunya Guru Besar Hukum Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Kepala Badan Keahlian (BK) DPR, Profesor Bayu Dwi Anggono. Prof Bayu mengatakan urgensi dan pokok pengaturan PIP antara lain perlu membentuk lembaga […]

Ikuti kejahatan vs ikuti uang dalam mencoba pencucian uang – LBH CADHAS

Mulai dari laporan pemerasan, Nikita Mirzani (NM) dituduh melakukan pencucian uang (TPPU). Pada sidang perdana yang diadakan pada 24 Juni 2025, NM didakwa dengan kasus pemerasan korban bernama Reza Gladhys (RG). Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan NM dengan sengaja memberikan peninjauan negatif terhadap produk kecantikan yang dimiliki oleh RG. Melalui asisten pribadinya bernama […]

Perluas Akses Keadilan Masyarakat, Gubernur Sulbar Terbitkan SE Pembentukan Posbakum

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Setiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah provinsi.  SE tersebut ditujukan langsung kepada para bupati se-Sulawesi Barat (Sulbar). Penerbitan SE 39/2025 sebagai upaya memperluas terhadap keadilan dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam SE tersebut, […]

Mengenali Karakteristik Kontrak Publik di Indonesia

Kontrak publik (public contracts) merupakan kontrak yang melibatkan badan publik sebagai salah satu kontraktan. Jenis kontrak ini beragam, diantaranya dapat berupa kontrak pengadaan barang jasa, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), pengelolaan aset negara atau daerah, atau utang-piutang (loan). Tidak seperti kontrak privat, kontrak publik mengandung karakter yang khas. Beberapa aspek yang penting untuk dipahami […]

ILUNI UI Luncurkan Policy & Governance Hub dalam Makara Policy Forum

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan Makara Policy Forum bertajuk “Setelah Agustus Kelabu: Selanjutnya Apa? Mengkaji Ragam Gagasan Perbaikan dan Upaya Mewujudkannya”, Selasa (16/9/2025) kemarin. Menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang yang notabene alumni UI yang paska kejadian Agustus menyampaikan pandangannya […]

//
Tim Dukungan IPHI 1987 JABAR siap menjawab pertanyaan anda
👋 Hallo, Silahkan beri tahu apa yang dapat kami bantu?